undang undang pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya. undang undang pengadaan barang dan jasa

24, jdih. 1, BN. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ini daftar barang dan jasa yang tidak kena PPN 11 persen. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sesuai Pasal 2 Ayat (1) PMK 58/PMK. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp 1. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama tiga bulan sejak UU Cipta Kerja mulai diberlakukan pada 2 November 2020. dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);. berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Unduh Peraturan terkait : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau. bahwa pengadaan barang dan jasa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umumsebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 ini dinyatakan tidak berlaku. Pengadaan peralatan pertahan dan keamanan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan; 4. 000 (lima puluh miliar rupiah). SUMBER HUKUM. Pasal 7 ayat (1) UU HPP mengatur, tarif PPN sebesar 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022. alokasi anggaran; dan e. " Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik UNISMA, vol. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018. Menimbang : a. Watupongoh, Nancy, (2013), "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Kontraktor Pada Pengadaan Barang dan Jasa di Adpel Bitung," Jurnal repo. 1 © 2016 LKPP - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSalah satu tujuan dari pengadaan barang dan/jasa adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. TAHUN 2018 PELAKSANA JDIH BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH. 3. Cakupan tugas PPK yang termaktub dalam kalimat “ mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapa t mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. SOP disusun oleh Direksi berdasarkan unsur perbaikan secara berkesinambungan di mana di dalamnya termasuk SOP Pengadaan Barang dan Jasa. (37) Peraturan Lainnya (35) Pendidikan (32) Undang. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. BN. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/. menjual barang dan/atau jasa. 1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari hulu ke hilir, dari tahap penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pembayaran dan. B. Materi muatan Perpres akan diangkat ke dalam Undang-Undang. 2. Aspek Hukum Perdata, yang berkaitan dengan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya OperasPelayanan Kesehatan ional dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. ketaatan terhadap undang-undangdan aturan yang berlaku. dan pemerataan pelayanan kesehatan. Selengkapnya. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Pencarian tersebut dilakukan melalui proses pemilihan melalui tender atau seleksi. 1) Daftar rincian penawaran harga barang/jasa termasuk pajak, bea meterai dan jasa penggandaan; 2) Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan 3) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara. Kualifikasi) Jasa Konsultansi Badan Usaha melalui e-Penunjukan. (3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan. Pada tahun sebelumnya, banyak sekali aturan mengenai PBJ. Isu hukum yang muncul dalam permasalahan ini adalah bagaimana kedudukan PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan PPTK dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal. E. 000,-Pada Pasal 59 ayat (5) dijelaskan bahwa: “ Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. pdf Unduh FilePENGADAAN BARANG/JASA - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA/DAERAH Status. tarif PPN yang dikenakan adalah 10 persen. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah; MGLK ONSS JR LGpengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan Barang dan Jasa ; Pengumuman ; 20524_20524_Pengadaan. Gratifikasi dari Pejabat/pegawai atau Pihak Lain pada hari raya keagamaan;Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD. pengadaan barang atau jasa mengacu pada pasal-pasal di dalam. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tahapan atau prosedur pemilihan penyedia barang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Memahami kebijakan umum, para pihak harus mematuhi etika dan mentaati Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya. konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau f. Pasal 1 ayat 14 kemudian. No. Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Laskar Aksara, Jakarta, 2012, hlm. pdf. Undang-Undang ini terbagi dalam 11 klaster yaitu:Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 27 Oktober 2021. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pengadaan barang/jasa merefleksikan bagaimana negara melaksanakan belanja secara prosedural dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah kasusnya maupun dari segi nilai kerugian negara yang ditimbulkan. 00 WIB. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan. 000. dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat2. Usaha, yang secara teknis terkait langsung dengan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan. Konsep Dasar Pengadaan Pemerintah 2. 486,. Pendahuluan. Deskripsi Singkat Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa baik melalui swakelola maupun penyedia sesuai PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur. 032 kali: File: Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023_2226_1. 11. Dengan berlakunya PMK 58, semua pajak yang terkena atas setiap pengadaan barang dan. 08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sehingga setiap pengadaan Barang/Jasa di PT. Tanggal Diundangkan. kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa; c. Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang. Hak Cipta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Selain dimaksudkan juga sebagai upaya represif jika terjadi penyimpangan dalam. 2. Contohnya LKPP 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 . Salah satunya adalah metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola yang sebelumnya terdiri dari 3 tipe menjadi 4 tipe. Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2. Menurut Agus Rahardjo, Kepala LKPP, RUU dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dan transaparansi pengadaan. Hasil penelitian adalah bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa belum memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi adanya pelanggaran tetapi dengan adanya e-procurement, pengadaan barang dan jasa menjadiPengadaan Barang/Jasa tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi. 4. Penggunaan SPK yang bertujuan hanya untuk mencairkan dana tentunya bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang. Kesesuaian spesifikasi barang/jasa dengan kebutuhanuntuk mewujudkan masyarakat add dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Undang Dasara Negera Republik Indonesia tahun 1945. 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diamanatkan untuk mengembangkan sistem pengaduan. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling Hps 1. 000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling. Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penangananan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada 20 Maret 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentangJAKARTA, KOMPAS — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mengeluarkan pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia. Dalam revisi ini, pemerintah akan memberi prioritas kepada penyedia barang dan jasa yang memiliki produk lokal dan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun demikian, khusus pemberian kesempatan penyelesaian keterlambatan pekerjaan karena kesalahan/kelalaian Penyedia Barang/Jasa, tidak mutlak dan serta merta dapat. 00 WIB - 16. 11. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang memiliki 19 Bab. com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan katalog elektronik (e-catalog) Sektoral pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga. Aturan terakhir mengenai pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan Pemerintah adalah Perpres No. 23. Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). lkpp. Tujuan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pada BLU disesuaikan dengan tujuan organisasi BLU dalam rangka menunjang tata kelola organisasi yang baik. Pengaturan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus memperhatikan asas manfaat sebesar-besarnya dari uang yang dikeluarkan atau memiliki value of money yang tinggi sehingga bisa memberikan barang atau jasa yang baik dipandang dari segi waktu, biaya, kualitas, jumlah dan lain. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam. 000. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri. ABSTRAK: a. pengadaan barang dan jasa sektor publik, diantaranya pemberian suap (bribery), penggelapanG. Pemerintah Pusat. Adapun pengertian tender menurut Pasal 1 angka 36 Perpres 12/2021 adalah metode pemilihan untuk. 000. Latar Belakang. 1. Mengingat : 1. 491, jdih. Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut: Atas impor: yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor; non-API = 7,5% x nilai impor; yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang. Draf RUU-nya ditargetkan. 7. go. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. -Nelson Mandela- #HUTRI78th #hutri78indonesia #HUTRI78. Aspek hukum yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa meliputi: a. Penggunaan Dana BOS Reguler untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan. 1, Feb. Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pelaksana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Indonesia oleh: Wibawa, Kadek Cahya Susila Terbitan: (2020) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik oleh: A. pengadaan bersama. b. 485, jdih. Pidana badan hukuman mati 3. 000. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang. Bahwa untuk mendorong percepatan. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap. Adapun ruang lingkup Perbendaharaan Negara yang berhubungan dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Namun pada pelaksanaan-. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau. Bahasa Indonesia. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. 2. bahwa pengadaan barang dan/atau jasa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umumsebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Alternatif 1: bahwa pengadaan barang dan/atau jasa mempunyai Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan, mengingat bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, nampak terlihat bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tidak hanya PPK yang terlibat, tetapi terdapat pihak-pihak lainnya yang turut mengambil peran dalam pengadaan barang dan jasa. Pasal 5 Direktur , calon penye dia barang/jasa. Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang sebelumnya juga mengatur keharusan HPS ini sebelum dilakukannya Pengadaan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah. go. Judul. 2017. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Untuk memperkuat landasan hukumnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), mengusulkan materi muatan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa diangkat ke dalam Undang. DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. d. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan best practice lainnya sebagai rujukan. Perlindungan hukum perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No 20 Tahun 2009. Perputaran transaksi pengadaan barang dan jasa di Indonesia berdasarkan data LKPP mencapai Rp1. Prosedur ini disesuaikan dengan metode dalamBerdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, terdapat tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa, yaitu: (1) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; (2) meningkatkan penggunaan. Sekarang, saatnya membahas besaran tarif yang dkenakan. Pengadaan barang dan jasa melibatkan dua pihak,yaitu : Pihak Pembeli atau Pengguna dan Pihak Penjual atau Penyedia Barang dan Jasa. (3) Persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bernilai paling banyak Rp1. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan. Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 19. lkpp. Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772); dan 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Swakelola. PBJ Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahap-tahap yaitu persiapan pengadaan; penetapan Penyedia; dan pelaksanaan kesepakatan pengadaan. esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa. Fisip, Adi S. Pengadaan - Barang/Jasa - Pemerintah - PERUBAHAN. di dalam pengadaan barang dan jasa juga diatur di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi seperti perbuatan yang. Semua Berita Acara yang telah dibuat sebelumnya. BPKP juga sudah menerbitkan peraturan Kepala BPKP tentang probity Audit. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);. Bab II Tujuan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa; • Bagian Kesatu : Tujuan Pengadaan Barang/Jasa • Bagian Kedua : Prinsip Pengadaan Barang/Jasa • Bagian Ketiga : Etika Pengadaan Barang/Jasa.